permasalahan otonomi daerah dan solusinya. Ag. permasalahan otonomi daerah dan solusinya

Kesepadanan Pembangunan Memiliki 3 Aspek: 1. Sumber ilustrasi: PEXELS. 2. Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan azas desentralisasi, maka subsidi dan bantuan keuangan dari pemerintah pusatpun diperkirakan akan mengalami penurunan. com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat memperbaiki permasalahan desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia sejak dimulainya otonomi daerah. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan… Dalam makalah ini saya membahas tentang “PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH” semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya dan khususnya pembaca pada umumnya. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Masa remaja. Keberadaan dari otonomi daerah ini memberikan kendali kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Shirley L. Dunia pendidikan yang “sakit” ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam. Daerah berarti adalah satu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas. Berbagi dan Adil), sehingga setiap permasalahan dalam pelayanan pemerintah daerah dap at terdeteksiUntuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan. Masalah Mendasar Pendidikan di Indonesia Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami “sakit”. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. , M. Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini dinilai banyak kalangan masih jauh dari harapan dan berkesan ”angger mlaku”. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro. Oleh karena itu Penulis membatasi beberapa masalah dalam penulisan makalah dengan. Bentuk Permasalahan Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. Di samping itu otonomi daerah juga diakui sebagaiOTONOMI DAERAH DAN PENDIDIKAN 1 . Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, 157. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada Undang-Undang No. Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan Desentralisasi diharapkan dapat menjadi solusi tepat terhadap problematika ketimpangan pembangunan di tiap daerah, disintegrasi nasional, serta minimnya penyaluran aspirasi masyarakat lokal. atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Pemerintah pusat saat itu disebut. 28 Tahun 2009 telah mengalihkan PBB dan BPHTB menjadi Pajak daerah,. Written by Mochamad Aris Yusuf. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. 1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 2 UU No. Otonomi khusus di Papua sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dan otonomi khusus Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai solusi politik, solusi hukum, dan solusi mewujudkan kesejahteraan untuk menyelesaikan pergolakan keamanan yang menginginkan pemisahan dari NKRI,. 1, Maret 2018: 1-15 ISSN 2503-3298 5 berdasarkan prakarsa dan keinginanSecara ringkas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah tercantum pada tabel 3. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah. Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman yang lebih. 5 Tahun 1974Dari latar belakang tersebut, Knowledge Sector Initiative (KSI) melaksanakan diskusi virtual KSIxChange ke-35 yang bertemakan ‘Pentingnya Inovasi Kebijakan dalam Optimasi Potensi Daerah’ pada Kamis (26/8/2021). Perubahan “Gaji” DPRD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya: ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Indonesia Birokrasi Reformasi birokrasi Perencanaan Pembangunan. Sebuah saluran irigasi (Foto: Kementerian PUPR) Jakarta - Dengan berlandaskan pada UU 22/1999 maka otonomi. 198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2. Dimana daerah berhak mengatur. Dalam pertumbuhan seseorang pasti akan mengalami masa pubertas. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Pembangunan Sumber Daya Manusia Permasalahan ekonomi di Indonesia pada umumnya terdapat masalah yang terkait dengan : 1. Written by Aris. B. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah yang tercantum pada Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) Tahun 2017-2022 yaitu :Akar masalah Papua. Namun, proses penyelesaian. 9. Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Atas dasar beberapa permasalahan tersebut maka pada tahun 2004 dilakukanlah revisi oleh undang-undang nomor 22 dan 25 tersebut menjadi undang-undang nomor 32. 5. Undang-Undang Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih. lain di belahan dinua ini, namun di sisi lain memunculkan 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu: meningkatnya. Pada 2012, pemerintah akan mengucurkan dana Otsus sebesar Rp 3,83 triliun untuk Papua dan Rp 1,64 triliun untuk Papua Barat. Desentralisasi atau Resentralisasi ? Tinjauan Kritis Terhadap UU NO. Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian dan Perubahannya 10 4. Pimpinan kepolisian; dan d. Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu. Hendarsin (dalam Maudiawan Mubarak, Rulhendri, Syaiful, 2020:2) menyatakan bahwa beton masuk ke dalam jenis perkerasan kaku (rigid pavement) karena menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya dan. Dari uraian di atas dilihat begitu kompleksnya permasalahan dalam pendidikan yang ada di Indonesia. 253 sumber-sumber Keuangannya sendiri, khususnya untuk memenuhi. Masih sarat dengan kebohongan, basa-basi dan sikap otoriter pusat. Tentang LUAS WILAYAH “ daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu daerah atau negara, dalam mana kekuasaan daerah atau negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut” RRC : 9. 02. Suara. com - 29 April 2021 . Penentuan UMR. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa ,. UU No. Permasalahan keempat adalah dikeluarkannya kelender pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di awal tahun pelajaran baru. Eechoud yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Negara dan Nuswardani (2014). Dapat dicatat dariAdanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi menerapkan desentralisasi (otonomi daerah). Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia | April 2007, p 67-86 Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Akhmad Solihin1 dan Arif Satria2 Ringkasan Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak. Pemerintah lebih dominan melihat. Tulisan berikut ini menguraikan 13 permasalaha dalam perencanaan dan penganggaran di daerah berdasarkan. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. 5 Masalah utama dan mendasar yang dihadapi oleh desa dengan pemerintahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut : Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai saat ini masih bersifat ambivalen, yakni sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi tradisional tetapi lebih banyak menjalankan urusan. 5. Hal ini dilakukan agar Kepala Daerah yang mengepalai suatu daerah otonom akan terkontrol tindakannya sehingga Kepala Daerah tersebut tidak akan bertindak sewenang-wenang. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Otonomi merupakan solusi terpenting untuk menepis semua permasalahan tersebut. Pengertian Otonomi Daerah. 1. Permasalahan otonomi daerah dan solusinya - 5163777 AlexanderHartono AlexanderHartono 19. Padahal pabrik itu berdiri di kawasan operasional ExxonMobil dan PT Arun yang mengeksplorasi dan memproduksi gas. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah harus ditempuh berbagai cara, seperti: 1. Penelitian oleh Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012) menunjukkan bahwa pemerintah daerahPenyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk, pertama,. Ag. otonomi daerah. Dengan cara inilah wajah otonomi daerah, yang selama ini telah kusam karena berbagai penyimpangan, dalam gerak perjalanannya bisa dipoles kembali sehingga tampak lebih bermartabat. III - 4. Pembangunan Daerah di Indonesia, Masalah, dan Solusi. Prinsip otonomi daerah: a. daerah. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan tersebut antara lain: Adanya eksploitasi pendapatan daerah;. MAKALAH PERMASALAHAN DAERAH PEDESAAN Disusun guna Memenuhi Tugas Geografi Desa Kota Dosen Pengampu : Dr. Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi TM: 1x(2x5 0’) ringkasan materi Kejelasan dan Pemahaman prinsip otonomi daerah. id ABSTRAK Artikel ini mencoba mengkaji dilema pelaksanaan otonomi daerah dari sudut pandang teoritis, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2010 mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan timur dan menyimpulkan beberapa alasan mengapa kebijakan itu tidak. Mengganti aspal dengan bahan yang lebih kuat seperti beton akan membantu mengurangi kerusakan jalan. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia itu satu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan. Good governance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Ag. Perilaku Korupsi di Era Otonomi Daerah: Fakta Empiris dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Spirit Publik, No. MAKALAH ISU & KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ”OTONOMI DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA” Dosen Pengajar : H. Dimana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam. Secara. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yangsemula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. UU No. Mengetahui manfaat otonomi daerah untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia. Memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-25 BPKP, pada hari Rabu (28/05), bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja yang berlokasi di komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Perwakilan. Presiden Jokowi mengatakan tak semua permasalahan di daerah harus ditarik ke pemerintah pusat. See Full PDFDownload PDF. Entah itu secara personal maupun kelompok. dasarnya hampir sama dengan permasalahan. R. Diambil dari. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Perlu adanya tindakan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah sosial. Ide desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya bukan hal baru di Negara Indonesia , Tapi melainkan adalah merupakan Bahan baru Stok lama ,. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dimana pada masa pubertas inilah setiap individu dianggap telah memasuki masa remaja. Dari pertimbangan Undang-undang No. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan tersebut antara lain: Adanya eksploitasi pendapatan daerah. com - Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. 3. Regional autonomy is a form of democracy given by the Central Government to the Regional Government to manage their own household by sticking to the applicable laws and regulations. hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati. 01 May 2020. Volume 7 Nomor I. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua atau pemekaran wilayah akan dipertimbangkan untuk. dan internal daerah otonom. Banyak kalangan mengatakan bahwa aliran dana yang besar ke daerah sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah telah menggeser prilaku “korupsi” dari Pusat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa permasalahan guru honorer masih ada. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Video ini untuk memenuhi Tugas Akhir Semester 4 Mata Kuliah: Hukum Otonomi Daerah Dosen: Dani Muhtada, S. Betapa tidak, penyusunan rancangan ini terjadi di tengah fenomena Lampung—yang menjadi viral karena. Tentu saja pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya sendiri, sehingga dapat membuat kebijakan yang relevan dengan keadaan. Dan terdapat pula pada PP No. 1. Masyarakat Kalimantan Utara memakai baju Adat Dayak saat berkunjung keDPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/9). Perubahan “Gaji” DPRD Sebelum dan Sesudah PelaksanaanTujuan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia adalah untuk. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, tindakan. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 1. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat,. Penulis juga menawarkan beberapa solusi dan regulasi yang dapat membantu mengatasi masalah korupsi. Memperketat mekanisme pengawasan kepada Kepala Daerah. 19 Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah di Indonesia. 1 Tahun 1957: Kemungkinan dibentuk Daerah Otonom Tingkat III, namun harus hati-hati: 6: UU No. Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pemerintahan, daerah AbstractSolusi Permasalahan Kepariwisataan Bali Melihat permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan dalam berbagai kegiatan dan langkah-langkah nyata untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut. Berikut beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada otonomi daerah: Memperbaiki Kualitas. Solusi Dari Permasalahan Daerah Otonom. Kompasiana adalah platform blog. muncul pendapat untuk menggeser titik tekan otonomi daerah dari kabupaten dan kota, namun pendapat ini juga mendapat tentangan pada saat dilakukan dengar pendapat di daerah. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Masalahnya ada dalam undang-undang di bawahnya, yang secara khusus mengatur soal itu. Penulis menguraikan berbagai faktor yang memicu dan memperparah korupsi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain: Timbulnya pertentangan antar budaya. Masalah penegakan hukum di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya masih memiliki cerita kelam. ‟ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Ketegasan pernyataan otonomi. Kasus Freeport adalah kasus mengenai suatu perusahaan tambang yang sudah sekian lama mengeruk kekayaan alam Papua,. co. 23 tahun 2014. 11. 3. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama „tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah. Desa memiliki kekuasaan otonom yang mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nias Barat TA. UUD 1945 sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat mengenai pedoman hukum otonomi daerah. Daerah perlu memiliki acuan dan pedoman dalam pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing. Otonomi daerah, yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam makalah ini saya membahas tentang “PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH” semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya dan khususnya pembaca pada umumnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dapat dicatat dari Masalah dalam keberagaman masyarakat. "Berbagai studi yang dilakukan LIPI dan. Kekurangan Otonomi Daerah. 000 km 2 India : 3. Hal seperti ini membawa masalah bagi daerah, dan berpikir bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Merdeka. 057. Desentralisasi Otonomi Daerah Khusus Asimetris, Solusi atau Problem? November 30, 2020 Facebook Twitter. Kebijakan otonomi daerah yang dilakukan untuk masyarakat yaitu dengan meningkatkan daya guna atau pontensi yang dimiliki suatu daerah. 23/2014. Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang otonomi daerah, lebih tepat nya lagi kita akan mengulas apa saja sih permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian dan tujuan Otonomi Daerah Otonomi daerah dalam banyak rujukan di katakan sebagai hak, wewenang dan kewajiban sebuah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri, wewenang tersebut diperoleh daerah dari pemerintah pusat yang telah menyerahkan segala urusan mengenai tata kelola daerah kepada daerahnya masing-masing sesuai 5 Masalah utama dan mendasar yang dihadapi oleh desa dengan pemerintahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut : Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai saat ini masih bersifat ambivalen, yakni sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi tradisional tetapi lebih banyak menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang datang. Definisi Otonomi Daerah dan Tujuannya.